Jakarta (RN).-Partai Gerakan Rakyat (PGR) secara resmi menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai partai politik kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia pada 23 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi tahap awal dalam proses memperoleh status badan hukum dan mengikuti tahapan menuju Pemilu 2029.
Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, mengatakan pendaftaran ini merupakan hasil kerja seluruh pengurus di tingkat daerah yang telah berhasil melengkapi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di 38 provinsi hingga 22 Juli 2026. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kerja bersama kader dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sahrin menegaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat dibangun dari inisiatif masyarakat dan kader di berbagai daerah, bukan dibentuk oleh elite politik. Ia menyebut partainya lahir dan berkembang melalui gerakan akar rumput dengan semangat menghadirkan perubahan.
Ia juga mengingatkan bahwa pendaftaran ke Kementerian Hukum baru merupakan awal dari proses yang harus dilalui. Setelah memperoleh status badan hukum, PGR akan berupaya memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2029 dengan target ikut serta dan meraih hasil maksimal pada kontestasi tersebut.
Sahrin Hamid dikenal sebagai mantan juru bicara Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024, ketika Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.
Anies sendiri memiliki kedekatan dengan Gerakan Rakyat. Dalam deklarasi organisasi yang digelar pada 27 Februari 2025, ia hadir sebagai tokoh inspirasi. Saat itu, Sahrin menyebut Anies sebagai sosok yang menginspirasi semangat perubahan yang diusung Gerakan Rakyat.
Selain itu, Sahrin menyatakan Anies merupakan bagian dari Gerakan Rakyat, meski tidak menjelaskan secara rinci posisi yang diembannya dalam organisasi tersebut. Ia menilai kehadiran Anies sejalan dengan visi perjuangan dan perubahan yang menjadi identitas Gerakan Rakyat. ***
